Senin, 3 Maret 2008 15:56 WIBPADANG, KOMPAS - Pemerintah daerah Sumatera Barat berharap pemerintah pusat tidak langsung memotong 15 persen dana proyek infrastruktur karena bantuan pemerintah pusat masih diandalkan untuk menyelesaikan sejumlah pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Rencana pemotongan anggaran di daerah ini terkait dengan defisit anggaran pemerintah pusat akibat lonjakan harga minyak dunia.
Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat Dody Ruswandi, Senin (3/3), mengatakan pemotongan proyek bidang infrastruktur ini sebaiknya tidak dilakukan di awal, namun berupa pemakaian kelebihan dana lelang.
Biasanya, ada kelebihan dana antara 10-15 persen setelah lelang proyek. Ke lebihan itu dikembalikan dari daerah ke Departemen Pekerjaan Umum. Dana itu yang bisa menggantikan pemotongan dana di awal, papar Dody.
Rencana pemotongan anggaran di daerah ini terkait dengan defisit anggaran pemerintah pusat akibat lonjakan harga minyak dunia.
Kepala Dinas Prasarana Jalan Sumatera Barat Dody Ruswandi, Senin (3/3), mengatakan pemotongan proyek bidang infrastruktur ini sebaiknya tidak dilakukan di awal, namun berupa pemakaian kelebihan dana lelang.
Biasanya, ada kelebihan dana antara 10-15 persen setelah lelang proyek. Ke lebihan itu dikembalikan dari daerah ke Departemen Pekerjaan Umum. Dana itu yang bisa menggantikan pemotongan dana di awal, papar Dody.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar