Sabtu, 22 Maret 2008 13:59 WIBJAKARTA, SABTU - Anggota panitia anggaran Komisi VII DPR, Isma Yatun mengatakan, program konversi minyak tanah ke elpiji yang telah digulirkan pemerintah selama 6 bulan belakangan ini ternyata tak terlalu signifikan terhadap APBN. Hitung-hitungannya, hanya 5,6 persen dari seluruh subsidi BBM sebesar Rp90 triliun.
"Sebenarnya, pengalihan minyak tanah ke elpiji hanya 5,6 persen dari seluruh subsidi BBM. Jadi tidak terlalu signifikan. Bayangin, subsidi BBM 90 triliun, mitan hanya 5,6 persen nya," ujar Isma, Sabtu (22/3). Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum melihat dampak baik dari program tersebut. Justru, dampaknya terjadi antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah.
Hingga 6 bulan berjalan, lanjut dia, program tersebut tidak memberikan solusi namun menambah persoalan masyarakat. "Contohnya, waktu pertama kali diluncurkan, 60 persen minyak tanah ditarik dari daerah berakibat antrean ibu-ibu yang bisa memecahkan rekor MURI," kata kader PDIP ini.
Awal peluncuran program tersebut, DPR telah mengusulkan agar dilakukan pendataan terhadap pemakai minyak tanah. Dan penarikan terhadap stok minyak tanah juga harus ditentukan daerah-daerah mana yang terlebih dahulu mendapat giliran penarikan.
"Jangan sampai infrastruktur pengalihan juga tidak siap, yang ada justru kesemrawutan. Pengalihan ini bukan perkara gampang, bahwa ada distribusi yang tidak sampai ke daerah, itu belum dipikirkan. Menyelematkan APBN harus dengan cara yang lebih baik, tidak menyengsarakan rakyat," katanya.
Solusi terbaik, yang pertama-tama harus dilakukan pemerintah adalah melakukan penghematan secara efisien dengan menekan pemakaian solar dari industri yang tingkatan pemakaiannya cukup tinggi. Oleh karenanya, dengan langkah pemerintah yang justru menarik minyak tanah bersubsidi, menurut Isma tak masuk akal. "Kami sudah berusaha memberikan pandangan. Ini malah katanya per 1 Mei Jakarta tidak ada minyak tanah. Kata saya, non sense," pungkas dia.
"Sebenarnya, pengalihan minyak tanah ke elpiji hanya 5,6 persen dari seluruh subsidi BBM. Jadi tidak terlalu signifikan. Bayangin, subsidi BBM 90 triliun, mitan hanya 5,6 persen nya," ujar Isma, Sabtu (22/3). Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya belum melihat dampak baik dari program tersebut. Justru, dampaknya terjadi antrean panjang masyarakat untuk mendapatkan minyak tanah.
Hingga 6 bulan berjalan, lanjut dia, program tersebut tidak memberikan solusi namun menambah persoalan masyarakat. "Contohnya, waktu pertama kali diluncurkan, 60 persen minyak tanah ditarik dari daerah berakibat antrean ibu-ibu yang bisa memecahkan rekor MURI," kata kader PDIP ini.
Awal peluncuran program tersebut, DPR telah mengusulkan agar dilakukan pendataan terhadap pemakai minyak tanah. Dan penarikan terhadap stok minyak tanah juga harus ditentukan daerah-daerah mana yang terlebih dahulu mendapat giliran penarikan.
"Jangan sampai infrastruktur pengalihan juga tidak siap, yang ada justru kesemrawutan. Pengalihan ini bukan perkara gampang, bahwa ada distribusi yang tidak sampai ke daerah, itu belum dipikirkan. Menyelematkan APBN harus dengan cara yang lebih baik, tidak menyengsarakan rakyat," katanya.
Solusi terbaik, yang pertama-tama harus dilakukan pemerintah adalah melakukan penghematan secara efisien dengan menekan pemakaian solar dari industri yang tingkatan pemakaiannya cukup tinggi. Oleh karenanya, dengan langkah pemerintah yang justru menarik minyak tanah bersubsidi, menurut Isma tak masuk akal. "Kami sudah berusaha memberikan pandangan. Ini malah katanya per 1 Mei Jakarta tidak ada minyak tanah. Kata saya, non sense," pungkas dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar